PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) membuat langkah mengejutkan. Lembaga riset ini resmi mengirim surat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta audit atas data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12 persen.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyatakan langkah ini diambil karena adanya indikasi kuat perbedaan antara data resmi pemerintah dan kondisi ekonomi di lapangan.
“Kami meminta tinjauan ulang data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12 persen year-on-year. Kami telah menelaah indikator BPS dan menemukan ketidaksesuaian nyata di lapangan,” ujar Bhima.
“Kami menuntut transparansi. Ada mismatch antara angka BPS dengan kondisi riil di banyak sektor.”
Bhima mengungkap, BPS memang melaporkan pertumbuhan 5,68 persen pada sektor manufaktur, namun Purchasing Managers’ Index (PMI) justru menunjukkan kontraksi. Bahkan, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun dari 19,25 persen menjadi 18,67 persen.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mempertanyakan logika data tersebut.
“Pertumbuhan kuartal II justru lebih tinggi dibanding kuartal I, padahal tidak ada momen konsumsi besar seperti Ramadan atau Idul Fitri,” tegasnya.
“Pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,95 persen di kuartal I, dan tingkat kepercayaan konsumen justru turun antara Maret hingga Juni.”
Sementara itu, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, memperingatkan bahaya intervensi politik terhadap data resmi.
“Setiap intervensi politik terhadap data resmi akan melanggar Prinsip Dasar Statistik Resmi dari PBB. Data tidak akurat bisa membuat pemerintah terlena dan gagal memberikan stimulus atau perlindungan sosial yang dibutuhkan,” tegasnya.
Dalam suratnya ke PBB, CELIOS meminta audit dilakukan oleh tim independen dan mengusulkan pembentukan mekanisme peer-review terhadap metodologi perhitungan PDB BPS.
Menanggapi kritik ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tuduhan manipulasi data. Ia menegaskan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam proses penyusunan angka resmi tersebut.
Langkah CELIOS ini memantik perbincangan publik, memicu sorotan media internasional, dan membuka kembali diskusi soal kredibilitas data ekonomi nasional. Audit independen oleh lembaga internasional kini dianggap penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap data yang menjadi dasar kebijakan pemerintah.