PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJAR – Pemerintah terus menggenjot pembangunan proyek strategis nasional (PSN), salah satunya melalui pembangunan bendungan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu bendungan yang segera dibangun adalah Bendungan Riam Kiwa, yang akan menjadi bendungan ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Bendungan ini dibangun sebagai solusi untuk mengatasi persoalan banjir tahunan akibat luapan Sungai Martapura, yang berdampak besar terhadap permukiman dan lahan pertanian masyarakat. Bendungan Riam Kiwa berlokasi di Desa Angkipih dan Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar.
Dengan tipe urugan inti tegak, bendungan ini akan memiliki tinggi 51 meter, lebar puncak 8 meter, dan panjang puncak mencapai 490 meter. Mengutip dari laman resmi Kementerian PUPR, pembangunan bendungan ini resmi dimulai sejak penandatanganan kontrak pada 18 Desember 2023, dengan nilai investasi mencapai Rp 1,7 triliun.
Target penyelesaian proyek ini ditetapkan selama lima tahun ke depan, yakni sekitar tahun 2030. Saat ini, proses pembangunan tengah memasuki tahap penanganan dampak sosial, termasuk pembebasan lahan milik warga yang terdampak proyek.
Setelah tahap tersebut rampung, pembangunan fisik bendungan akan mulai dilakukan secara paralel pada tahun ini.
Dirancang untuk mengatasi sekitar 70% risiko banjir di Kalsel, Bendungan Riam Kiwa akan memiliki kapasitas tampung mencapai 90,51 juta meter kubik dengan luas genangan sekitar 654,04 hektare. Selain fungsi pengendalian banjir, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 4,5 m³/detik, mendukung irigasi seluas 1.800 hektare, dan berpotensi menghasilkan energi listrik hydropower sebesar 6 megawatt.
Tak hanya itu, kehadiran bendungan ini juga digadang-gadang memiliki potensi sebagai destinasi wisata baru di wilayah tersebut.
Dengan keberadaan Bendungan Riam Kiwa, masyarakat diharapkan bisa lebih tenang menghadapi musim penghujan, sekaligus mendapatkan manfaat jangka panjang dari aspek ketahanan air, pertanian, hingga energi.
Proyek ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah menanggulangi banjir secara berkelanjutan dan memperkuat infrastruktur wilayah Kalimantan Selatan di masa depan.