Suarapublika.com- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dalam dua hari terakhir melumpuhkan aktivitas transportasi darat dan laut di Kabupaten Kotabaru. Puluhan truk terpaksa berhenti beroperasi akibat tidak mendapatkan pasokan, sementara antrean kendaraan di sejumlah SPBU terus mengular tanpa kepastian.
Sejumlah sopir mengaku telah mengantre sejak sore hingga malam hari, namun belum juga memperoleh BBM. Di tengah kelangkaan, harga solar di lapangan ikut melonjak. Dari sebelumnya sekitar Rp6.800 per liter, kini mencapai Rp10.000 di SPBU, bahkan tembus Rp15.000 per liter di tingkat eceran dengan ketersediaan terbatas.
Tidak semua sopir mendapat jatah, sehingga sebagian harus kembali mengantre pada hari berikutnya. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penghasilan mereka.
Dampak krisis BBM juga merembet ke sektor transportasi laut. Nelayan dan operator penyeberangan mulai kesulitan beroperasi akibat terbatasnya pasokan Pertalite.
Salah satu pelangsir BBM, Arbain, menyebut puluhan speedboat tidak dapat beroperasi selama dua hari terakhir.
“Sudah dua hari kosong. Sekitar 20 sampai 30 unit speedboat tidak berangkat, sehingga penumpang tidak terangkut,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada harga, melainkan ketersediaan BBM yang belum kembali normal. Ia juga menyoroti distribusi yang dinilai belum merata, terutama untuk wilayah kepulauan.
Hal serupa disampaikan operator speedboat dari Pulau Sebuku. Ia menegaskan operasional penyeberangan tidak mungkin berjalan tanpa pasokan BBM.
“Tidak mungkin kami membawa speedboat ke SPBU,” katanya.
Di sisi lain, penerapan sistem pembelian berbasis barcode serta larangan pengisian menggunakan jeriken dinilai turut mempersempit akses masyarakat, khususnya di wilayah yang belum memiliki SPBU.
Para sopir, nelayan, dan pelaku usaha transportasi berharap pemerintah daerah bersama DPRD segera mengambil langkah konkret, termasuk memastikan distribusi BBM berjalan normal serta membuka akses yang lebih fleksibel bagi wilayah kepulauan.
Kelangkaan ini menjadi peringatan serius akan pentingnya pemerataan distribusi energi. Tanpa penanganan cepat, dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga mobilitas masyarakat secara luas.