PUBLIKAINDONESIA, JAKARTA- Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 699 warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Myanmar melalui Thailand. Pemulangan para korban berlangsung secara bertahap sejak Februari hingga Maret 2025.
Tersangka berinisial H.R (27), seorang karyawan swasta, diketahui turut dalam rombongan pemulangan dan diduga sebagai perekrut. Ia menawarkan pekerjaan sebagai customer service di Thailand, tetapi para korban justru dikirim ke wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar, dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scam).
“Modus yang digunakan adalah menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar dan fasilitas mewah melalui media sosial. Namun, kenyataannya mereka dieksploitasi dan tidak mendapatkan hak sebagaimana dijanjikan,” ujar Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat (21/3).
Berdasarkan asesmen terhadap para korban di RPTC Kemensos dan Asrama Haji Pondok Gede, diketahui mereka direkrut melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Telegram. Mereka dijanjikan gaji Rp10 juta hingga Rp15 juta serta fasilitas keberangkatan gratis. Namun, setibanya di Myanmar, mereka dipaksa mencapai target pengumpulan nomor telepon calon korban penipuan. Jika gagal, mereka mengalami kekerasan verbal, fisik, hingga pemotongan gaji.
Dari 699 WNI yang dipulangkan, 116 di antaranya diketahui pernah bekerja dalam bisnis penipuan daring secara berulang. Selain H.R, polisi mengidentifikasi lima terduga pelaku lainnya, yakni BR, EL alias AW, RI, HR, dan HRR, yang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Polri telah menerbitkan tiga laporan polisi untuk memperkuat penyelidikan. H.R dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ia terancam hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp600 juta.
“Kami akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap aktor intelektual serta jaringan yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran secara ilegal,” tegas Brigjen Pol Nurul Azizah.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri dengan gaji tinggi tanpa prosedur resmi.
“Pastikan semua proses migrasi dilakukan secara legal dan terverifikasi oleh instansi berwenang agar tidak terjebak dalam praktik eksploitasi,” pungkasnya.(Net)