PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan komitmen penuh mendukung program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus memutus mata rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani dan nelayan.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Kalsel, Gt. Yanuar Noor Rifai, mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) penentuan lokasi mock-up koperasi secara daring pada Senin (7/7/2025) pagi.
“Atas arahan Gubernur, Pemprov Kalsel mendukung penuh dan tengah mematangkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memilih lokasi koperasi desa yang siap secara operasional,” ujar Yanuar.
Peluncuran Serentak Nasional 19 Juli, Pusat di Klaten
Rakortas yang berlangsung dari Command Center Setda Provinsi Kalsel ini dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), didampingi Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, dan Menteri Desa PDTT Yandri Susanto. Rapat tersebut membahas kesiapan peluncuran nasional koperasi yang akan digelar serentak pada 19 Juli 2025, dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah, dan diikuti seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Zulhas menyebut, hingga saat ini sudah terdapat 500 koperasi desa berbadan hukum, dan 100 di antaranya siap menjadi koperasi percontohan (mock-up).
“Peluncurannya nanti serentak. Koperasi ini bukan hanya koperasi simpan pinjam, tapi koperasi modern yang menjalankan banyak unit usaha,” ungkap Zulhas.
Koperasi Desa: Satu Atap, Banyak Manfaat
Model koperasi desa Merah Putih akan mengelola berbagai unit usaha strategis seperti:
-
Gerai sembako
-
Apotek desa
-
Klinik kesehatan
-
Unit simpan pinjam
-
Cold storage dan logistik
-
Agen pupuk dan gas melon
-
Sarana angkut hasil pertanian
Tak hanya itu, koperasi juga akan menggandeng bank milik negara (Himbara) seperti BNI Link, BRI Link, dan Mandiri, untuk menghadirkan layanan perbankan langsung di desa. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak dan rentenir, sekaligus memangkas rantai distribusi barang pokok yang selama ini berlapis-lapis.
“Contoh, minyak goreng di desa bisa lewat delapan tangan. Kita ingin pangkas itu,” tegas Zulhas.
92 Koperasi Percontohan di 38 Provinsi
Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, yang juga Koordinator Pelaksana Harian Satgas program ini, menyampaikan bahwa telah ditetapkan 92 koperasi desa percontohan di 38 provinsi sebagai model tahap awal. Skema pembiayaan koperasi ini berasal dari bank Himbara, LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan koperasi simpan pinjam (KSP).
“Kami berharap koperasi ini jadi pusat pembelajaran yang bisa direplikasi di daerah masing-masing,” ujar Ferry.