PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbhakun, mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh membayar pajak, meski belakangan muncul protes besar di sejumlah daerah terkait penggunaan uang negara dan rencana kenaikan tunjangan anggota DPR.
Ia menyayangkan adanya seruan untuk berhenti bayar pajak sebagai bentuk protes. Menurutnya, pajak adalah kewajiban setiap warga negara.
“Pajak harus dibayar, dong. Itu kewajiban kita kepada negara,” kata Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, pajak bukan hanya soal pejabat, tapi juga menyangkut kehidupan banyak orang.
“Pajak dipakai untuk bayar gaji buruh, gaji dosen, tunjangan sekolah, perbaikan infrastruktur, semuanya dari pajak. Jadi kalau ada ajakan tidak bayar pajak, justru akan menimbulkan masalah baru,” jelasnya.
Misbhakun pun menutup dengan menekankan bahwa membayar pajak adalah bagian dari ketaatan dalam bernegara, sekaligus bentuk kontribusi nyata masyarakat untuk pembangunan.
