Suarapublika.com- Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada 20–21 April 2026 itu dihadiri anggota Komisi II serta perwakilan SKPD mitra kerja, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, hingga Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah.
Dalam forum tersebut, Komisi II menyoroti capaian dan realisasi program strategis sepanjang 2025, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Anggota dewan mempertanyakan efektivitas program dalam mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan daya saing ekonomi lokal.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Nur Fariani.
Selain itu, Komisi II menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, terutama di sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan. SKPD juga diminta lebih inovatif dalam merancang program yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran dan program unggulan. Mereka juga mengakui adanya sejumlah kendala di lapangan, seperti keterbatasan anggaran dan faktor teknis lainnya.
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah sesuai perencanaan dan peraturan yang berlaku.
Hasil pembahasan LKPJ 2025 nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.
