PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Banjarbaru enggan berkomentar terkait adanya dugaan pelanggaran pemasangan spanduk pada areal pendidikan.
Spanduk yang bertuliskan bakal calon Wali Kota Banjarbaru tersebut masih terpasang pada areal lembaga pendidikan milik salah satu yayasan sampai pukul 15.00 WITA hari Kamis (10/10).
Ketua Bawaslu Noor Ikhsan melalui resepsionisnya Imung mengatakan, bahwa untuk masalah itu pihanya tidak bisa berkomentar.
“Saya tadi sampaiakan kepada Pimpinan namun jawabannya no comment,” ungkapnya kepada Repubblikberita.co.id Kamis 10 Oktober 2024.
Adapun alasan mereka kata Imung karena saat ini pihaknya, masih dalam keadaan sibuk lantaran banyak yang diperiksa terkait pelanggaran.
“Pelanggaran masih banyak dilakukan antara keduanya,” lanjutnya.
Sementara ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Banjarbaru Dahtiar saat dikonfirmasi tidak memberikan respon.
Diketahui bahwa terkait penggunaan bahan kampanye atau APK, ada regulasi yang mengatur tentang penempatan atau penempelan APK ini. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 dan 71 Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Hal ini disampaikan Anggota KPU Betty Epsilon Idroos saat hadir sebagai pembicara daring, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Antarlembaga untuk Optimalisasi Pengawasan Pemilu Serentak, yang diselenggarakan Bawaslu, Kamis (5/10/2023).
Pada Pasal 71 disebutkan tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye yakni, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan.
“Kecuali nanti putusan MK (yang) membatasi lokusnya,” ujar Betty.
Sementara pada Pasal 71 APK dilarang dipasang pada tempat umum yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Betty pada kesempatan ini juga menyampaikan kepada jajaran Bawaslu aturan terkait media kampanye peserta pemilu yang kini diatur paling banyak 20 akun disetiap aplikasinya.
Sebelumnya saat mengawali paparan berjudul Kampanye dan Sosialisasi Pemilu 2024, Betty menyampaikan mulai dari dasar hukum, definisi, tahapan, pelaksanaan, materi, metode, media hingga larangan dan sanksi kampanye pada Pemilu 2024. Juga disampaikan terkait sosialisasi dan pengaturan pascaputusan MK yang memfasilitasi kampanye di fasilitas pemerintah serta tempat pendidikan.
