PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menginstruksikan penarikan sejumlah produk beras bermerek dari peredaran setelah ditemukan tidak memenuhi standar mutu beras premium. Kebijakan ini merupakan bagian dari hasil pengawasan yang dilakukan sejak Maret hingga April 2025.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan penarikan wajib dilakukan maksimal dalam 30 hari sejak surat teguran dilayangkan.
“Kita minta teguran disampaikan dan barang paling lama 30 hari sudah ditarik dari peredaran,” ujarnya saat ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).
Menurut Moga, pengawasan pada Maret lalu difokuskan pada ukuran dan kemasan, sementara pada April dilanjutkan ke aspek mutu. Sejumlah produsen telah dipanggil untuk klarifikasi dan diminta menarik produk dari pasar.
Tindakan ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sebelumnya memberikan waktu satu minggu bagi produsen untuk menyesuaikan kemasan dan mutu sesuai ketentuan.
Tegas Tapi Sesuai Regulasi
Kemendag menegaskan bahwa langkah ini berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras serta Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Sistem Distribusi Pangan.
“Kita sebagai PPNS berpijak pada undang-undang. Jika diberi kewenangan mengawasi, memerintahkan, dan memberi sanksi, maka itu yang kita lakukan,” tegas Moga.
Ia juga menanggapi pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, yang menyebut beras tersebut masih layak konsumsi. Moga menyatakan bahwa meskipun produk layak dikonsumsi, jika tak sesuai standar mutu dan label, maka tetap melanggar regulasi.
Konsumen Bisa Minta Ganti Rugi
Kemendag juga memastikan hak konsumen untuk mengajukan ganti rugi apabila merasa dirugikan akibat membeli beras di luar standar. Mekanismenya cukup sederhana: konsumen bisa membawa faktur dan produk ke tempat pembelian untuk penukaran atau pengembalian uang.
Jika toko tidak menindaklanjuti, konsumen dapat melapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah.
Temuan Beras Oplosan dan Pelanggaran HET
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menemukan sejumlah produk beras bermerek seperti Alfamidi Setra Pulen dan Premisum Setra Ramos tidak memenuhi standar beras premium. Produk tersebut diproduksi oleh PT Food Station Tjipinang Jaya dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Uji laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian mutu dan dugaan praktik pengoplosan beras medium dan premium, yang melibatkan setidaknya 212 merek.
“Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium,” tegas Menteri Pertanian Amran.
Kementan menilai praktik ini merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan. Pemerintah kini tengah mendorong perbaikan mutu produk dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.
