PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARBARU – Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli bersama Wakil Bupati Syairi Mukhlis turut ambil bagian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Auditorium KH Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
Agenda utama dalam forum ini adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel untuk periode 2025–2029.
Musrenbang kali ini menjadi forum krusial bagi para kepala daerah se-Kalsel untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi besar “Kalsel Bekerja” yang berfokus pada keberlanjutan, kebudayaan, nilai-nilai religi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam sambutannya menekankan bahwa Musrenbang RPJMD bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momen strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Ia menggarisbawahi capaian Provinsi Kalsel dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut serta predikat A atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari KemenPAN-RB.
“Prestasi ini adalah motivasi, bukan alasan untuk berpuas diri. Justru ini menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus melakukan perbaikan demi kemajuan yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat,” tegas Gubernur Muhidin.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga menyinggung sejumlah proyek strategis yang akan digarap di berbagai wilayah Kalsel, termasuk pembangunan Jembatan Pulau Laut dan Pelabuhan Internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, Kabupaten Kotabaru.
Proyek-proyek ini diyakini akan mengubah wajah Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik strategis nasional.
Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa Musrenbangprov 2025 ini merupakan tahap akhir penyusunan RPJMD yang ditargetkan selesai sebelum 30 Juli 2025.
Ia juga menyebutkan bahwa enam kementerian dihadirkan dalam forum ini, dengan empat di antaranya menjadi mitra utama dalam pembangunan Kalsel, yakni Kementerian Perhubungan, Kemenpora, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Sinkronisasi lintas sektor dan lintas wilayah sangat penting untuk memastikan pembangunan di Kalsel berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tutur Ariadi.
Dengan partisipasi aktif kepala daerah termasuk dari Kabupaten Kotabaru, diharapkan RPJMD Kalsel 2025–2029 dapat mengakomodasi aspirasi lokal, mendorong pertumbuhan daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
