PUBLIKAINDONESIA, MARTAPURA– Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara daring bersama Menteri Dalam Negeri serta kepala daerah dari 13 provinsi, Senin (28/4/2025). Rapat berlangsung di Ruang Komisi II DPR RI, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dana transfer dari pusat ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mengevaluasi kemandirian fiskal daerah.
“Pertemuan perdana ini penting untuk mencocokkan data antarinstansi dan memahami kondisi fiskal setiap daerah secara langsung,” ujar Rifqinizamy.
Dari Kabupaten Banjar, Bupati H. Saidi Mansyur mengikuti rapat dari Command Center Manis didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Kepala BKPSDM Erny Wahdini, Inspektur Riza Dauly, Kepala DPMD Syahrialludin, Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, dan Kabag Pemerintahan Setda Agus Hidayat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mewakili Mendagri Tito Karnavian, memaparkan isu-isu strategis terkait pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan BUMD, BLUD, Perusda, dan manajemen kepegawaian.(FA)
1 Komentar
Pertemuan ini sangat penting untuk memastikan transparansi dalam alokasi dana. Evaluasi kemandirian fiskal daerah perlu dilakukan secara berkala. Kolaborasi antarinstansi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Bagaimana langkah selanjutnya untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran? Apakah ada rencana konkret untuk meningkatkan kemandirian fiskal di daerah-daerah tertentu?