PUBLIKAINDONESIA.COM, IKN – Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan. Sejumlah proyek strategis kini memasuki tahap akhir, sejalan dengan target pemerintah untuk merampungkan sarana dan prasarana inti sebelum Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota resmi diteken.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan bahwa hingga Mei 2025, progres keseluruhan infrastruktur IKN yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencapai 77,36%.
Salah satu proyek terbesar yang tengah dikebut adalah pembangunan 47 tower hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pertahanan-keamanan (Hankam), yang progresnya kini telah tembus 97,46%.
“Saat ini proyek hunian ASN/Hankam berada dalam pengelolaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Danis, dalam pernyataannya.
Selain itu, pembangunan hunian vertikal khusus untuk TNI juga tengah berlangsung, dengan progres mencapai 27,32%. Di sisi lain, progres investasi langsung (direct investment) yang dikelola OIKN juga menunjukkan angka menggembirakan, yakni telah mencapai 86,67%, meskipun nominalnya belum dirinci secara publik.
Proyek-Proyek Strategis Rampung
Berdasarkan data OIKN per 11 April 2025, berikut beberapa pencapaian pembangunan IKN:
- Pembangunan Batch 1: 98,55%
- Batch 2: 84,04%
- Batch 3: 48,00%
Untuk Kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), progres pembangunannya menunjukkan capaian tinggi:
- Kemenko 1 & 3: 100% (rampung)
- Kemenko 2: 94%
- Kemenko 4: 98% (finishing)
Proyek vital lainnya seperti Bandara VVIP IKN juga hampir selesai. Bagian darat telah rampung 100%, sementara sisi udara mencapai 97,8% pada April lalu.
Beberapa proyek besar yang sudah sepenuhnya selesai antara lain:
- Bendungan Sepaku Semoi
- Intake Sungai Sepaku
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM)
- Istana Negara dan Lapangan Upacara
- Istana Garuda
Fokus Kejar Target, Keppres Tunggu Sarpras Rampung
Dengan progres yang cukup pesat ini, Otorita IKN dan kementerian terkait kini mengebut pembangunan infrastruktur lainnya yang masih dalam proses tender.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menetapkan syarat khusus sebelum Presiden Prabowo Subianto meneken Keppres pemindahan ibu kota: seluruh fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dapat dijalankan dari IKN. Target ambisiusnya, pembangunan ini bisa tuntas dalam waktu tiga tahun.
“Fokus kita adalah menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana agar pemerintahan bisa berjalan penuh di IKN,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya.