PUBLIKAINDONESIA.COM – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial P3AP2KB gelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di Hotel Grand Qin, Banjarbaru, Jumat (13/12/2024) pagi.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi selaku Ketua TPPS Kabupaten Banjar yang membuka Rakoor mengatakan, pertemuan bertujuan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, pembinaan, konsultasi, koordinasi serta pembahasan teknis program percepatan penurunan stunting pada tiap SKPD.
“Agenda utama Rakoor ini penyusunan laporan TPPS semester 2 tahun 2024 sebagai langkah penting dalam mengukur efektivitas dan keberhasilan program percepatan penurunan stunting di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Banjar khususnya,” kata Habib Idrus.
Ia menjelaskan, laporan tersebut menyajikan hasil pemantauan dan hasil evaluasi program yang mencakup capaian, kendala yang dihadapi dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Proses penyusunan melibatkan kolaborasi antar lembaga yang memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang berarti.
Ia meminta tiap SKPD dalam TPPS memberikan data yang akurat dan lengkap mengenai gambaran pelaksanaan percepatan penurunan stunting selama 2024.
“Laporan yang telah tersusun agar dapat dilakukan analisis terhadap capaian yang telah didapat serta dianalisis faktor penghambat apabila ada indikator yang tidak tercapai. Hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan program percepatan penurunan stunting periode berikutnya,” jelasnya.
Kepala Bidang KB Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar Salinah menambahkan salah satu amanat Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting pasal 25 ayat 1 yaitu Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Gubernur 2 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Salinah berharap hasil dari Rakoor ini tersedianya data gambaran pelaksanaan dan capaian indikator.
“Data capaian yang belum terisi saat ini, agar dapat disepakati mengenai SKPD penanggung jawab indikator tersebut beserta batas maksimal pengisiannya,” tutupnya.
