PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senantiasa berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2024, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan sejumlah infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dua peran utama infrastruktur dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yakni:
– Sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.
– Pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.
“Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian,” kata Menteri Basuki.
Bidang Sumber Daya Air
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun.
Bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.
“Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” tambah Menteri Basuki.
Untuk itu pada periode 2014-2024 Kementerian PUPR membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi.
Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.
Bidang Binamarga
Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol.
Salah satunya yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Jalan Tol Stabat – Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi – Serbelawan – Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera.
“Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri,” imbuh Menteri Basuki.
Di samping itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass.
Salah satu flyover yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Flyover Djuanda sepanjang 858 meter di Sidoarjo, Jawa Timur.
Bidang Permukiman
Kementerian PUPR Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 ltr/dtk, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi.
Penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.
Kemudian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.
Selama 10 tahun Presiden Jokowi meresmikan total 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 7 diantaranya diresmikan 1 Oktober 2024 yaitu : PLBN Napan di NTT dengan biaya Rp128 miliar, PLBN Serasan di Natuna Kepri dengan biaya Rp145 miliar, PLBN Jagoi Babang Kalbar Rp226 miliar, PLBN Sei Nyamuk Kaltara Rp248 miliar, PLBN Labang Kaltara Rp210 miliar, PLBN Long Nawang Kaltara Rp243 miliar, dan PLBN Yetetkun Papua Selatan Rp146 miliar.
Bidang Perumahan
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah.
Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.
Rusun yang baru saja diresmikan adalah Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong yang terdiri dari 1 tower setinggi 3 lantai dengan 43 unit. Rusun ini mampu menampung 168 orang mahasiswa.
(Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
