PUBLIKAINDONESIA.COM, JAKARTA – Awan gelap kembali menggantung di langit sejarah nasional, menyusul pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut bahwa tragedi pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 hanyalah rumor belaka. Pernyataan itu memantik bara kritik, termasuk dari kalangan Wakil Rakyat di Komisi X DPR RI.
Anggota Komisi X, Bonnie Triyana, dalam keterangannya kepada pers pada Rabu (18/6/2025), menyayangkan sikap Menbud yang dinilai tidak elok serta berpotensi melanggengkan budaya penyangkalan terhadap kekerasan, utamanya kekerasan seksual.
“Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak pernah terjadi,” ujar Bonnie, dengan nada yang tak bisa ditawar.
Ia menyebut, bila penulisan ulang sejarah yang kini sedang digarap oleh Kementerian Kebudayaan justru menghapus atau mengaburkan pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi pemerkosaan perempuan Tionghoa, maka proyek tersebut tak lebih dari sekadar narasi kuasa yang cacat legitimasi sejarah.
Seperti diketahui, Fadli Zon sempat menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998, bahkan menyebut bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kala itu tidak bisa membuktikan laporannya. Ia menyebut kisah tersebut tak lebih dari desas-desus yang beredar luas.
Namun Bonnie yang juga dikenal sebagai sejarawan dan jurnalis senior menegaskan, tugas negara adalah menjaga integritas sejarah, bukan menggunting fakta demi membentuk narasi yang enak dibaca tetapi berbahaya dalam makna.
“Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial?” tanya Bonnie retoris. “Laporan TGPF menyebut ada lebih dari 50 korban. Itu bukan angka yang bisa dianggap angin lalu.”
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penulisan sejarah bukanlah alat propaganda kekuasaan semata, melainkan rekam jejak nurani bangsa. Bahkan, katanya, kisah pahit dan luka kolektif harus dituturkan dengan jujur, agar generasi mendatang dapat mengambil hikmah dari sejarah yang tak selalu harum semerbak.
“Anak cucu bangsa tak hanya perlu kisah kepahlawanan, tapi juga perlu tahu sisi kelam masa lalu agar tak terulang kembali,” tuturnya lirih, namun tegas.
Bonnie pun memperingatkan bahwa menyebut tragedi tersebut sebagai rumor sama saja dengan menabur garam pada luka yang belum sembuh. Ia mengingatkan, para penyintas masih hidup, dan trauma mereka masih membekas.
“Penyangkalan ini hanya akan menambah beban batin para korban dan keluarganya, juga masyarakat yang turut menyaksikan langsung peristiwa kelam tersebut.”
Draf Sejarah Kontroversial
Sebagai catatan redaksi, proyek penulisan ulang sejarah nasional yang kini tengah digagas Menbud Fadli Zon ditargetkan rampung pada Agustus 2025. Namun dalam draf Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia, sejumlah peristiwa besar yang tergolong pelanggaran HAM berat seperti petrus, penghilangan paksa aktivis, tragedi Trisakti dan Semanggi, serta kekerasan di Aceh dan Papua tak terlihat batang hidungnya.
Menanggapi hal itu, Bonnie mendesak agar proyek tersebut dihentikan bila hanya bertujuan untuk menyusun ulang sejarah yang menyenangkan pemegang kekuasaan.
“Jangan menulis sejarah dengan gaya pesanan meja redaktur zaman kolonial, di mana yang dipilih hanya kisah yang bersih dan gagah. Kalau sejarah ditulis secara selektif dan bersandar pada kalkulasi politik, lebih baik hentikan saja!” tandasnya.
Penulisan sejarah yang adil, menurutnya, bukan hanya perkara kronik atau urutan peristiwa, tapi soal keberanian moral untuk menyuarakan yang terpinggirkan, yang dilecehkan, dan yang disangkal.
Catatan Redaksi: Redaksi akan terus memantau perkembangan pemanggilan Menteri Kebudayaan ke Komisi X DPR RI dalam waktu dekat. Proyek penulisan ulang sejarah nasional mesti diawasi ketat agar tak menjadi alat pemutihan sejarah.
