Suarapublika.com- Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada 20–21 April 2026 di ruang Paripurna DPRD Balangan itu dihadiri anggota komisi serta perwakilan SKPD mitra kerja.
SKPD yang dibahas meliputi Sekretariat DPRD, Bagian Hukum dan Organisasi Setda, Kesbangpol, BKPSDM, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hingga kecamatan se-Kabupaten Balangan.
Dalam rapat tersebut, Komisi I menyoroti sejumlah aspek penting, seperti efektivitas pelayanan publik, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi program kerja yang telah direncanakan.
Selain itu, Komisi I juga meminta penjelasan rinci terkait berbagai kendala yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan program di lapangan.
Salah satu anggota Komisi I, Syahbuddin, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan seluruh program yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran dan program prioritas. Mereka juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, namun berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja ke depan.
Pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hasil rapat akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja serta pelayanan publik.
Melalui evaluasi ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.