PUBLIKAINDONESIA.COM – Wacana pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mencuat. Tak hanya sekadar rencana di atas kertas, gagasan ini kini mulai memasuki tahap perjuangan serius, dengan harapan besar untuk membentuk tiga kabupaten baru yang digadang-gadang bisa menjadi solusi atas persoalan klasik: pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik.
Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Gambut Raya, Kabupaten Pulau Laut Kepulauan, dan Kabupaten Tanah Kambatang Lima. Masing-masing membawa cerita, potensi, dan tantangan yang berbeda. Namun satu hal yang sama: semua dibentuk dengan niat untuk memajukan Kalimantan Selatan dari pinggiran ke pusat pertumbuhan baru.
Kenapa Harus Ada Pemekaran?
Dengan luas wilayah mencapai 38.744 km² dan penduduk lebih dari 4 juta jiwa, Kalimantan Selatan tak bisa dipungkiri menghadapi tantangan besar dalam menjangkau seluruh warganya secara merata. Pelayanan publik, akses terhadap infrastruktur, hingga efisiensi administrasi daerah menjadi alasan kuat kenapa pemekaran dianggap sebagai solusi strategis.
Selain itu, pemekaran juga diyakini akan mempercepat pembangunan ekonomi dan membuka peluang kerja lebih luas melalui pemanfaatan potensi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.
Sekilas tentang Tiga Calon Kabupaten Baru
- Kabupaten Gambut Raya
📍 Calon Ibu Kota: Gambut
📌 Daerah Induk: Kabupaten Banjar
📎 Wilayah: Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, Beruntung Baru, Tatah Makmur
Terletak dekat dengan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Gambut Raya punya potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan industri perdagangan. Jika jadi kabupaten mandiri, wilayah ini bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalsel.
- Kabupaten Pulau Laut Kepulauan
📍 Calon Ibu Kota: Masih dibahas
📌 Daerah Induk: Kabupaten Kotabaru
📎 Wilayah: Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Barat, Selatan, Tanjung Selayar, Pulau Sembilan
Wilayah pesisir ini menyimpan kekayaan kelautan dan perikanan yang luar biasa. Dengan status kabupaten sendiri, harapannya masyarakat bisa lebih mandiri mengelola potensi laut mereka, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan komunitas pesisir.
- Kabupaten Tanah Kambatang Lima
📍 Calon Ibu Kota: Masih dipertimbangkan (Kelumpang Hulu, Kelumpang Barat, atau Sungai Durian)
📌 Daerah Induk: Kabupaten Kotabaru
📎 Wilayah: 13 kecamatan termasuk Pamukan Utara, Kelumpang, hingga Hampang
Dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, khususnya tambang dan perkebunan, Tanah Kambatang Lima diharapkan bisa lebih leluasa dalam pengelolaan daerah dan memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal.
Harapan Besar, Tapi Tantangan Juga Tak Kecil
Pemekaran memang menjanjikan banyak hal. Tapi, tidak sedikit yang mengingatkan bahwa proses ini juga bisa menimbulkan masalah baru terutama soal pembagian aset, batas wilayah, hingga potensi ketimpangan antara daerah induk dan pemekaran.
Untuk itu, banyak pihak mendorong agar proses ini dijalankan secara transparan, partisipatif, dan berbasis data. Dukungan dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pemangku kebijakan sudah mulai terlihat. Namun tanpa perencanaan yang matang, pemekaran bisa jadi beban alih-alih solusi.
Pemekaran wilayah bukan sekadar urusan peta dan pemerintahan. Ini adalah soal masa depan masyarakat. Bagaimana warga bisa lebih cepat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur? Bagaimana desa-desa terpencil bisa tumbuh sejajar dengan kota-kota besar?
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat, pemekaran ini bisa jadi titik awal bagi Kalimantan Selatan yang lebih adil, seimbang, dan sejahtera.
Jika direncanakan dengan matang dan dijalankan dengan baik, pemekaran bukan hanya wacana. Ia bisa menjadi jawaban nyata atas ketimpangan pembangunan selama ini.
Tepat pada 14 Agustus 2025, Kalimantan Selatan merayakan 75 tahun sejak berdirinya sebagai provinsi. Di tengah peringatan sejarah ini, harapan baru juga menyala lewat wacana pembentukan tiga kabupaten baru.
Apakah ini akan menjadi lompatan besar untuk Kalimantan Selatan? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti: masyarakat kini berharap lebih dekat dengan pembangunan yang nyata.
