PUBLIKAINDONESIA.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah strategis dalam menstabilkan distribusi LPG 3 kilogram (gas melon) dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Salah satu langkah penting diwujudkan lewat High Level Meeting (HLM) bertajuk “Obrolan Pagi Seputar Inflasi (OPSI)”, yang digelar di Banjarmasin pada Kamis, 24 Juli 2025.
Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Sarifuddin, selaku Ketua Pelaksana Harian TPID Kalsel, pertemuan ini menghadirkan berbagai pemangku kebijakan, termasuk perwakilan Bank Indonesia, DJPb, BPS, BPKP, Bulog, BMKG, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, hingga pihak Kepolisian.
Distribusi Gas Melon Jadi Sorotan Utama
Isu kelangkaan gas melon yang sempat mencuat beberapa waktu lalu menjadi sorotan utama dalam diskusi. Menurut Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Farhan, situasi kini mulai membaik setelah terganggu akibat masalah distribusi dan libur panjang.
“Kami telah mengimbau seluruh kepala daerah di Kalsel untuk memperketat pengawasan agar distribusi gas melon benar-benar tepat sasaran,” tegas Farhan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Hulu Sungai Tengah yang telah menerbitkan surat edaran penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp25.000, lengkap dengan sanksi bagi pelanggaran. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret dalam memastikan subsidi LPG tidak disalahgunakan.
Pertamina Sarankan Imbauan untuk Rumah Tangga Mampu
Dalam sesi teknis, Pertamina dan Hiswana Migas menjelaskan mengenai pasokan dan distribusi gas bersubsidi. Pertamina bahkan menyarankan agar pemerintah daerah mengeluarkan imbauan resmi bagi rumah tangga mampu untuk tidak menggunakan LPG 3 kg, karena masih ditemukan penggunaan oleh kelompok ekonomi menengah ke atas (desil keempat ke atas), yang bukan merupakan penerima subsidi.
Langkah Strategis TPID: BUMD Pangan dan Pelatihan Kapasitas
Sebagai strategi jangka panjang, TPID Kalsel juga tengah mendorong pembentukan BUMD Pangan. Farhan menjelaskan bahwa BUMD Bangun Banua akan difungsikan sebagai lembaga utama yang menangani divisi khusus sektor pangan di daerah.
“Langkah-langkah ini kami ambil agar distribusi energi bersubsidi bisa lebih tepat sasaran, dan pada saat yang sama kita bangun ketahanan pangan yang lebih solid di Kalimantan Selatan,” tambah Farhan.
Guna memperkuat kapasitas kelembagaan TPID di seluruh wilayah, rencananya akan digelar pelatihan capacity building TPID kabupaten/kota se-Kalsel pada 28–29 Juli 2025 di Jakarta. Kegiatan ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Pemprov Kalsel.
