BANJARBARU, PUBLIKAINDONESIA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perhitungan Mandiri Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (24/7/2025) pagi.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan dasar perencanaan program dan penganggaran pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman, yang membuka Rakor, menegaskan bahwa IKD dengan 71 indikator merupakan alat ukur penting dalam membangun ketangguhan daerah.
“Kualitas data menjadi penentu utama dalam proses ini. Saya minta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hilman.
Sebagai koordinator utama, BPBD berperan vital dalam menjaga konsistensi dan kelengkapan data lintas sektor, mulai dari aspek tata kelola, sistem peringatan dini, hingga kesiapsiagaan masyarakat.
Hilman juga menyoroti keterkaitan erat antara Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB).
“Secara teknis, ketika nilai IKD meningkat maka nilai IRB akan menurun. Hubungan inilah yang menjadikan proses perhitungan IKD sangat strategis bagi pembangunan,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya tujuh prioritas kebencanaan, salah satunya peningkatan indikator kesiapsiagaan masyarakat yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan IRB.
“Sebagai contoh, peningkatan skor kesiapsiagaan masyarakat sebesar 10 poin bisa menurunkan IRB hingga 5 poin. Ini adalah kalkulasi yang harus jadi bahan pertimbangan OPD,” tambahnya.
Hilman mencatat beberapa indikator kritis, seperti kapasitas evakuasi dan sistem peringatan dini, yang masih menjadi tantangan. Peningkatan pada aspek tersebut akan mendukung penurunan IRB, yang saat ini menjadi Indeks Kinerja Utama (IKU) Bupati Banjar.
“Penurunan IRB adalah salah satu IKU Bupati. Artinya, dengan meningkatkan IKD melalui Rakor ini, kita juga turut mendorong keberhasilan kinerja pemerintahan Kabupaten Banjar secara keseluruhan,” pungkasnya.
