DLH Tanah Bumbu Gelar Sosialisasi Pengelolaan Sampah Lingkup Perkantoran, Dorong SKPD Jadi Pelopor Lingkungan Bersih

PUBLIKAINDONESIA.COM, TANAH BUMBU – Dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Optimalisasi Penanganan dan Pengurangan Sampah di lingkungan perkantoran pemerintah, Rabu (21/05/2025).

Kegiatan yang dilangsungkan di Ruang Rapat Kantor DLH ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kepala DLH Tanah Bumbu, Rahmat Prapto Udoyo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Misi ke-5 dalam program prioritas daerah, yaitu Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbasis Masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam pengelolaan sampah di perkantoran, serta mendorong peran aktif seluruh SKPD dalam mengelola sampah yang dihasilkan masing-masing,” ujarnya.

Rahmat menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang baik harus dimulai dari lingkungan kerja pemerintahan. Menurutnya, aparatur negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle.

“Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab DLH. Seluruh instansi pemerintah harus menjadi pelopor dalam mengurangi sampah sejak dari sumbernya, termasuk pemilahan sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai,” tambahnya.

Materi sosialisasi meliputi pemahaman regulasi tentang pengelolaan sampah, teknik pemilahan sampah organik dan anorganik, serta strategi implementasi kebijakan pengurangan plastik sekali pakai di lingkungan kerja pemerintahan.

Rahmat berharap melalui kegiatan ini, seluruh SKPD dapat menerapkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan misi Kabupaten Tanah Bumbu menuju daerah yang bersih, nyaman, dan sehat.

“Kita semua punya peran, dan perubahan bisa dimulai dari kantor-kantor pemerintah. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.