Jakarta, SuaraPublika.com — Informasi hoaks meningkat sekitar 60% menjelang Pemilu 2024. Isunya macam-macam, mulai soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga KTP.
Demikian dikemukakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo, saat rapat koordinasi dengan Dewan Pers, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (10/1/23).
Dedy mengingatkan, informasi hoaks terkait pemilu merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Ia becermin dari pelaksanaan Pemilu 2019.
“Hasil kajian pemerintah pada pemilu lalu, informasi hoaks meningkat sekitar 60% saat menjelang pemilu. Isunya macam-macam. Soal daftar pemilih tetap (DPT) yang muncul beberapa versi, lalu KTP seseorang bertebaran di mana-mana,” jelas Dedy dikutip laman Dewan Pers.
Ia mengutarakan, tugas utama polisi adalah mengamankan seluruh tahapan pemilu hingga selesai. Harapannya tentu saja agar pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses.
Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengingatkan bahwa aparat harus mengantisipasi berbagai bentuk atau cara untuk menyebar informasi hoaks di media sosial. Namun, ia memastikan, itu bukan perkara mudah. Pasalnya, para penyebar hoaks itu juga punya cara baru untuk menyiasati penyebaran hoaks.
Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo, Kepala Biro Fasilitas Bawaslu, Asmin Safari Lubis, dan anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, sama-sama mengakui sangat sulit untuk mengatur media sosial.
Padahal, medsoslah yang paling banyak menyebarkan hoaks. Mulyo berpesan supaya media lebih hati-hati dan semakin memahami dampak yang timbul akibat informasi hoaks.
